Dailynesia.co – Sindiran PDIP terungkap oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat atas pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau terburu-buru untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan.
Menurut Sindiran PDIP melalui dirinya, ambisi Jokowi yang sejak awal rencana pemindahan IKN dalam waktu dekat sudah terlalu memaksakan.
“Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Selasa 9 Juli 2024.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai sebagai sindiran PDIP, pemindahan Ibu Kota bukan hal mudah, termasuk rencana untuk menggelar peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada tahun ini.
Djarot juga mengkritik sejumlah fasilitas dasar yang hingga kini juga belum siap, seperti listrik dan air. Kondisi itu, katanya, disebabkan karena proyek pengerjaan yang terlalu tergesa-gesa.
“Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” kata Djarot.
Baca juga: Viral Orang Utan Masuk Pemukiman Warga, Nyaris Setinggi Rumah
Dia juga mengaku optimis IKN bisa dikebut pemerintahan mendatang. Apalagi, ke depan pemerintah terpilih juga punya fokus program sendiri lewat makan siang gratis.
“Belum lagi sudah disedot dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun ya, jadi jangan berharap,” beber Djarot.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke di Kalimantan Timur belum rampung.
Ia membuka peluang keppres baru akan diterbitkan Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden. Sindiran PDIP itu, mengaku tak mau memaksakan sesuatu. Tak hanya Keppres, rencana Jokowi untuk mulai berkantor di IKN juga batal.
Awalnya, ia dijadwalkan berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Namun, terkini, Jokowi hanya menjawab ia akan mulai berkantor di IKN jika fasilitas atau kebutuhan dasar seperti listrik dan air sudah siap.
