Dailynesia.co- Ekspor pasir laut diizinkan lagi setelah 20 tahun larangan ekspor pasir laut diberlakukan, pemerintah kembali mengizinkannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
Alasan resminya? Untuk mengelola hasil sedimentasi di laut, yang katanya mengganggu pelayaran dan kehidupan terumbu karang.
Namun, di balik narasi “pemulihan lingkungan”, pertanyaan besar muncul: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari ekspor pasir laut ini?
Apakah benar demi lingkungan, atau ini hanya “sedimentasi duit” buat oligarki?
Baca juga: Cara Bikin Situs Web Gratis Terbaru, Cocok untuk Pemula
Ekspor Pasir Laut Diizinkan Lagi, Benarkah Demi Lingkungan?
Mengeruk pasir dari dasar laut jelas merusak ekosistem. Ikan-ikan kehilangan habitat, dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional.
Lebih parah lagi, pulau-pulau kecil di sekitar lokasi tambang pasir laut akan semakin rentan tenggelam.
Ironisnya, alasan larangan 20 tahun lalu justru untuk melindungi pulau-pulau tersebut. Tapi kini, pemerintah tampak abai pada pelajaran dari masa lalu.
Apakah kerusakan lingkungan yang akan muncul lagi layak ditukar dengan keuntungan jangka pendek?
Baca juga: Butuh Evakuasi Medis? Layanan Penerbangan Medis Pesawat SOS Solusi Terbaik untuk Anda!
Kepentingan Oligarki di Balik Ekspor Pasir Laut
Pemerintah berdalih bahwa ekspor pasir laut diizinkan lagi untuk pemulihan lingkungan, tetapi di balik itu, kecurigaan mengarah kepada pihak yang paling diuntungkan—oligarki.
Dengan membuka kembali keran ekspor ini, puluhan perusahaan berlomba-lomba mendapatkan izin pengerukan pasir laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Setidaknya 66 perusahaan sudah mengajukan izin, dengan mayoritas keuntungan dari ekspor ini mengalir ke segelintir kelompok elit bisnis.
Jika kita menggali lebih dalam, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kebijakan ini?
Singapura, yang selama ini menjadi importir utama pasir laut Indonesia, kembali mendapat akses untuk memperluas wilayahnya melalui reklamasi.
Kebijakan ini jelas lebih menguntungkan Singapura, sementara Indonesia justru harus menanggung dampak lingkungan yang berat.
Baca juga: Revolusi Baterai Masa Depan: Kunci Mobilitas Listrik
Risiko Terhadap Lingkungan yang Tidak Bisa Diabaikan
Mengizinkan ekspor pasir laut kembali tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mempercepat hilangnya pulau-pulau kecil di Indonesia.
Sudah ada 26 pulau yang tenggelam akibat pengerukan pasir laut, menurut laporan Walhi.
Ini bukan sekadar angka; ini adalah dampak nyata yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir dan biodiversitas laut Indonesia.
Ironisnya, pemerintah terus menyebut alasan sedimentasi untuk membenarkan kebijakan ini.
Namun, apakah benar sedimentasi adalah ancaman terbesar? Atau justru kerakusan untuk mendapatkan keuntungan cepat dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat pesisir yang seharusnya dilindungi?
Baca juga: Low-Code/No-Code: Solusi Pengembangan Aplikasi Tanpa Koding
Pak Jokowi Klaim Hasil Sedimentasi, Maksudnya Sedimentasi Uang Untuk Oligarkikah?
Ketika ekspor pasir laut diizinkan lagi, pemerintah berbicara tentang “pengelolaan hasil sedimentasi”.
Namun, sedimentasi yang sesungguhnya tampaknya adalah sedimentasi keuntungan bagi para oligarki.
Ini adalah masalah yang sudah kita kenal: pemerintah Indonesia sering kali lebih mementingkan keuntungan jangka pendek bagi segelintir elit dibandingkan dampak jangka panjang bagi rakyat dan lingkungan.
Dalam pernyataan publiknya, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan ini bukan untuk kepentingan investor asing, tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain.
Puluhan perusahaan, baik lokal maupun asing, siap mengeksploitasi sumber daya ini, sementara dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat pesisir yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan.
Baca juga: Manfaat Serum Glowing: Rahasia Kulit Cerah dan Sehat
Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Siapa yang Diuntungkan?
Ketika kita mendengar bahwa ekspor pasir laut diizinkan lagi, penting untuk bertanya: siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?
Apakah benar untuk pemulihan lingkungan atau justru untuk memperkaya oligarki dan investor asing?
Di tengah retorika pengelolaan sedimentasi, yang jelas adalah bahwa lingkungan Indonesia, pulau-pulau kecil, dan masyarakat pesisir yang paling dirugikan.
Ekspor pasir laut yang sempat dihentikan pada era Megawati untuk mencegah kerusakan lingkungan kini kembali diizinkan.
Ini adalah langkah mundur yang akan membawa dampak jangka panjang. Jika tidak dihentikan, Indonesia bisa kehilangan lebih banyak pulau, lebih banyak ekosistem laut, dan lebih banyak lagi sumber daya alam yang seharusnya dijaga untuk generasi mendatang.
