Dailynesia.co – Di tengah klaim swasembada pangan, kenyataan berbicara sebaliknya. Data terbaru menunjukkan impor beras 2024 meledak hingga 80%, dengan volume mencapai 3,22 juta ton.
Angka yang memprihatinkan ini menggambarkan krisis pangan yang mengintai, dan pertanyaannya: bisakah Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan dan kandidat presiden, menawarkan solusi nyata untuk menyelamatkan situasi?
Baca juga: Update Jumlah Pelamar PPPK Guru 2024, Pendaftar Tembus di Angkat 230 Ribu!
Impor Beras 2024 Meledak: Realitas yang Mengkhawatirkan
Kebijakan impor beras 2024 justru semakin membebani Indonesia yang seharusnya mampu mencapai swasembada.
Lonjakan impor sebesar 80% dari tahun sebelumnya, dengan nilai yang meningkat lebih dari 100%, memicu tanda tanya besar mengenai ketergantungan Indonesia pada beras impor.
Di tengah krisis ini, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam mendominasi pasar ekspor ke Indonesia, menguatkan posisi mereka sebagai pemasok utama pangan Indonesia.
Padahal, pemerintah terus menggembar-gemborkan komitmen untuk memberdayakan petani lokal dan meningkatkan produksi domestik.
Baca juga: Kecanduan Ekspor Wood Pellet Indonesia: Keuntungan Bertumpuk, Lingkungan Terpuruk!
Krisis Pangan yang Nyata
Tidak bisa dipungkiri bahwa impor beras 2024 menjadi cermin kegagalan kebijakan pangan nasional.
Dengan stok beras nasional yang terus menipis, dan penurunan luas lahan sawah yang disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk industri dan perumahan, pemerintah tampaknya gagal menangani masalah mendasar ini.
Alih-alih meningkatkan produktivitas lahan yang ada melalui intensifikasi pertanian atau mencetak lahan sawah baru.
Kebijakan pemerintah lebih mengarah pada solusi jangka pendek—impor besar-besaran yang justru menambah ketergantungan pada negara lain.
Keterlambatan intervensi pemerintah juga memperburuk situasi, dengan harga beras di pasar domestik terus meroket melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca juga: Berapa Harga Laminating Motor untuk Bagian Bodi? Jangan Lupa 3 Manfaatnya
Bisakah Prabowo Menyelamatkan?
Sebagai tokoh sentral dalam pemerintahan saat ini, Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab krisis ini.
Dengan posisi strategisnya, apakah ia mampu memimpin perubahan nyata dalam kebijakan pangan?
Janji Prabowo untuk melepaskan Indonesia dari “rezim impor” tampak semakin jauh dari kenyataan.
Mengandalkan impor beras jelas bukan solusi jangka panjang. Seperti disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, angka impor terus meningkat, sementara produksi dalam negeri mengalami penurunan.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan.
Baca juga: Solusi Baru: Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web untuk Pengelolaan Tanpa Batas
Solusi atau Retorika?
Krisis pangan ini membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar retorika politik. Prabowo dan jajaran pemerintahan perlu mempercepat ekstensifikasi pertanian, meningkatkan produksi pangan lokal, dan menciptakan kebijakan yang mendukung petani.
Jika tidak, lonjakan impor beras hanya akan menjadi awal dari krisis pangan yang lebih besar.
Pada akhirnya, kebijakan impor beras 2024 yang meledak ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, tetapi menyangkut keberlanjutan pangan dan ketahanan nasional di masa depan.
Mampukah Prabowo menyelamatkan bangsa dari krisis ini, atau akan terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang semakin dalam?
Kebijakan impor beras 2024 meledak menunjukkan kegagalan dalam menjaga ketahanan pangan.
Di tengah krisis ini, harapan tersisa ada pada kemampuan Prabowo dan pemerintah dalam menciptakan solusi nyata yang dapat menanggulangi ancaman krisis pangan di masa depan.
