Dailyensia.co – Hasto Kristiyanto Ditahan KPK pada Kamis, 20 Februari 2025, menandai babak baru dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan KPK, Harun Masiku.
Penahanan ini memicu reaksi beragam, termasuk dari pemerintah dan PDIP.
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada intervensi pemerintah, PDIP menuding adanya muatan politis dalam penahanan ini.
Baca juga: Ketidakpastian Pasar Batu Bara: Peran Tarif Trump dan Permintaan India
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK: Kronologi Penahanan
Hasto Kristiyanto Ditahan KPK setelah memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 20 Februari 2025.
Hasto, yang telah berstatus tersangka sejak 24 Desember 2024, diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronan KPK Harun Masiku.
Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg PDIP yang meninggal dunia, melalui proses PAW.
Dalam konferensi pers, KPK menyatakan bahwa penahanan Hasto dilakukan untuk mencegah penghilangan barang bukti dan pelarian tersangka.
Hasto akan ditahan di Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 20 Februari hingga 11 Maret 2025.
Baca juga: Cek Pinjol Legal OJK, Ini Cara Tepat yang Bisa Dicoba
Respons Pemerintah: Tidak Ada Intervensi
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi dalam kasus ini.
“KPK adalah lembaga independen. Kami menghormati keputusan mereka untuk menahan Hasto,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Yusril juga menekankan bahwa KPK memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
