Dailynesia.co – Bursa CPO Indonesia resmi berdiri pada Oktober 2023 sebagai terobosan penting bagi industri sawit dalam negeri.
Sejak lama, Indonesia menjadi produsen terbesar minyak sawit dunia, menghasilkan sekitar 50% dari total produksi global.
Namun, ironi terjadi ketika harga Crude Palm Oil (CPO) Indonesia justru lebih banyak mengacu pada Bursa Malaysia Derivatives (BMD).
Padahal posisi Indonesia sebagai produsen terbesar seharusnya memberikan pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan harga pasar global.
Baca juga: Cara Cek Data Non ASN Pendaftaran PPPK 2024, Login SSCASN
Bursa CPO Indonesia: Langkah Menuju Kedaulatan Minyak Sawit
Bursa CPO Indonesia resmi berdiri pada Oktober 2023 sebagai terobosan penting bagi industri sawit dalam negeri.
Inisiatif ini lahir dari upaya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membentuk tata niaga yang adil, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan akhirnya menjadikan Indonesia sebagai acuan utama harga CPO global.
Mengapa Malaysia Dominan di Pasar CPO?
Sejak Oktober 1980, Malaysia mulai memperdagangkan CPO melalui Bursa Malaysia Derivatives Berhad (BMD).
Keunggulan utama Malaysia terletak pada pengembangan infrastruktur yang kuat untuk perdagangan komoditi serta standarisasi kualitas CPO yang diterima di pasar global.
Selain itu, BMD juga memberikan akses yang transparan dan harga yang kredibel, menjadikan Malaysia sebagai pusat referensi harga dunia.
Standarisasi dan transparansi menjadi dua aspek penting dalam keberhasilan BMD. Dengan adanya standarisasi, kualitas CPO Malaysia menjadi seragam sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar.
Selain itu, sistem perdagangan yang transparan di BMD memungkinkan pelaku pasar untuk memantau transaksi secara langsung, memastikan harga yang terbentuk merupakan refleksi nyata dari permintaan dan penawaran.
Bursa CPO Indonesia: Tantangan dan Harapan
Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mengubah peta persaingan di pasar minyak sawit global.
Pemerintah melalui Bappebti telah mengeluarkan regulasi untuk mendukung perdagangan CPO di dalam negeri, mulai dari penguatan tata kelola hingga pembentukan harga acuan yang lebih adil.
