Dailynesia.co – Aksi Indonesia Gelap kembali menjadi sorotan dengan kebijakan makan bergizi gratis yang digembar-gemborkan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aksi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi cerminan ketakutan mahasiswa akan masa depan yang semakin suram.
Pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas malah mendapat pemangkasan, sementara tunjangan pejabat dan program yang belum terbukti efektivitasnya tetap berjalan. Bagaimana pemerintah menanggapi gelombang kritik ini?
Baca juga: Daftar Negara Terkaya di Dunia, Luksemburg Masuk Urutan Pertama Negara PDB Per Kapita Tertinggi
Aksi Indonesia Gelap: Efisiensi atau Kemunduran Pendidikan?
Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengalihkan sebagian besar dana ke program MBG.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Rp 24 triliun akan dialokasikan untuk program ini.
Namun, mahasiswa melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap sektor pendidikan yang semakin terpinggirkan.
Mahasiswa menuntut agar pemangkasan anggaran dilakukan di sektor lain yang lebih tidak urgent, seperti tunjangan pejabat.
Menurut mereka, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan demi program jangka pendek yang belum teruji efektivitasnya.
Baca juga: FPP DKI Tanam Bibit Pohon di Pospen Wisata Karian La Tansa di Lebak Banten
Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap
