Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH: Mau Beroposisi, Malah Dapat Jatah, Mana Bisa Terbantah?

Pelantikan Babe Haikal Diangkat Sebagai Kepala BPJPH menggambarkan betapa politik dan birokrasi saling terkait. Apakah jatah ini justru menjadi bumerang bagi integritas dan objektivitas BPJPH?

Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH
Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH/youtube

Dailynesia.co – Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH  pada 22 Oktober 2024, menjadi sorotan tajam.

Di tengah atmosfer politik yang bergejolak, lalu apakah pengangkatan ini murni berdasarkan kapabilitas atau justru merupakan langkah strategis dalam skenario politik Prabowo Subianto?

Baca juga: Panduan Lengkap Kalkulator Obligasi: Menentukan Kupon, Yield, dan Capital Gain

Pelantikan yang Mengundang Kontroversi

Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH
Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH/pikiran rakyat

Mengingat latar belakang Haikal yang kuat di kalangan pendukung Prabowo dan keterlibatannya dalam sejumlah aksi politik, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari pengangkatan ini terhadap integritas BPJPH.

Apalagi, sebelumnya Babe Haikal pernah berjanji akan menjadi oposisi siapapun pemerintahnya.

Namun, kini ia justru menerima jatah jabatan. Netizen pun mulai meragukan pendiriannya; bagaimana bisa ia berbalik arah dari pernyataannya yang tegas?

Dengan banyaknya sorotan, video dirinya yang bersumpah akan beroposisi hingga mati kini terkesan menjadi lelucon, lalu apakah komitmennya sekadar omong kosong?

Baca juga: Cara Registrasi IKEA Online Lewat HP, Siap Belanja Produk Berkualitas

Tugas Berat di Tengah Keterikatan Politik

Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH
Babe Haikal Dipilih Sebagai Kepala BPJPH/gantanews

Sebagai Kepala BPJPH, Babe Haikal memiliki tanggung jawab untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi berbagai pelaku usaha, dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan besar.

Dalam konteks mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, tugas ini sangat penting.

Namun, bagaimana mungkin lembaga ini dapat beroperasi secara independen jika dipimpin oleh seorang yang memiliki ikatan politik yang kuat dengan pemerintah?

Leave a Reply