Dalam proses yang tidak transparan ini, apakah kebijakan ini sungguh-sungguh dirancang untuk kepentingan rakyat?
Baca juga: KJP Plus Oktober 2024 Kapan Cair ke Siswa? Ketahui Prediksinya
Tumpang Tindih Kebijakan dan Pemborosan Anggaran
Penambahan kementerian tanpa batas tak hanya berisiko meningkatkan KKN, tapi juga mengarah pada pembengkakan anggaran.
Mengelola kementerian dengan jumlah tak terbatas berarti memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak, anggaran operasional yang lebih besar, dan pengawasan yang lebih rumit.
Dengan demikian, anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk program-program vital, seperti pendidikan dan kesehatan, berpotensi terkuras hanya untuk menutupi biaya operasional tambahan kementerian baru.
Di sisi lain, tumpang tindih kebijakan pun menjadi ancaman nyata. Semakin banyak kementerian yang mengurus urusan yang sama, semakin besar pula risiko kebijakan yang saling berbenturan.
Ini dapat memicu kebingungan di tingkat pelaksanaan dan memperlambat program-program penting yang seharusnya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca juga: 7 Barang Wajib di Tas Darurat Gempa: Siapkan Diri Anda dari Ancaman Megathrust!
Akankah Publik Diam?
Publik telah banyak yang meragukan keputusan ini. Dengan jumlah kementerian yang tak terbatas, masyarakat khawatir bahwa pengelolaan negara akan menjadi tidak efisien dan penuh dengan kepentingan politik.
Publik perlu mengajukan gugatan terhadap kebijakan ini jika merasa tidak ada transparansi dalam prosesnya.
Kesimpulannya, Prabowo bebas buat kementerian tanpa batas seharusnya ditinjau kembali secara kritis.
Tanpa kontrol yang jelas, keputusan ini hanya akan memperburuk tatanan pemerintahan dan membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak sehat dalam politik Indonesia.
Perlu ada pembatasan yang ketat untuk mencegah pembengkakan kekuasaan, dan menjaga agar pemerintahan tetap efektif dalam melayani rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan politik kelompok tertentu.
