Dailynesia.co – Fakta di balik demo pelajar Papua yang terjadi pada Senin, 17 Februari 2025, menunjukkan bahwa aksi ini bukan sekadar penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ribuan pelajar dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Yahukimo menyuarakan tuntutan mendesak akan pendidikan gratis dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Aksi ini sempat ricuh, dengan aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, apa sebenarnya yang ingin diperjuangkan oleh para pelajar ini?
Baca juga: Sudah Terima Dana KJP Plus Februari 2025? Cek Nama Penerima di kjp.jakarta.go.id
Fakta di Balik Demo Pelajar Papua: Tuntutan Pendidikan dan Kesehatan
Fakta di balik demo pelajar Papua mengungkap bahwa tuntutan utama mereka adalah akses pendidikan gratis dan fasilitas kesehatan yang layak.
Asken Yohans, salah satu pelajar yang turut dalam aksi, menyatakan bahwa program MBG tidak menyentuh akar masalah yang dihadapi oleh pelajar di Papua.
“Kitorang tidak ingin makan bergizi gratis, yang kitorang ingin sekolah mudah, mau berobat mudah, itu sudah,” ujarnya.
Para pelajar menilai bahwa program MBG hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah mendasar seperti kurangnya guru, fasilitas sekolah yang buruk, dan akses kesehatan yang minim.
Mereka menuntut pemerintah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil di Papua Pegunungan.
Baca juga: Saat Pasaran Industri Otomotif Domestik Sepi Pembeli, Ini Strategi Hyundai dengan Ekspor Mobil
Imbauan TPNPB-OPM
Fakta di balik demo pelajar Papua juga tidak lepas dari peran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Kelompok ini mengimbau warga Papua untuk tidak mengonsumsi makanan gratis yang dibagikan oleh aparat militer pemerintah Indonesia.
Sebby Sambom, juru bicara TPNPB-OPM, menyebut makanan tersebut sebagai “racun” yang akan membunuh generasi Papua.
TPNPB-OPM juga menuduh bahwa program MBG digunakan sebagai alat untuk menguasai sekolah-sekolah di Papua.
Mereka mengimbau warga untuk mengonsumsi hasil pertanian lokal dan menolak intervensi pemerintah melalui program makanan gratis.
