“Ada kelompok yang membeli gas 3 kg dengan jumlah tidak wajar, lalu harganya dimainkan. Ini yang kami atur,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah mendorong pengecer yang memenuhi syarat untuk beralih menjadi pangkalan resmi.
“Kami meminta pengecer yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi.
Dengan begitu, harga gas 3 kg bisa terkontrol sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi),” ujar Bahlil.
Baca juga: BKSDA Aceh Temukan Gajah Sumatera Mati Akibat Sakit di Kawasan Indra Makmur Aceh Timur
Dampak Kebijakan: Solusi atau Masalah Baru?
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, langkah ini diharapkan dapat memastikan subsidi gas 3 kg tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pangkalan resmi.
Bahlil mengakui bahwa transisi ini menimbulkan dinamika. “Mungkin ada sedikit penyesuaian, seperti jarak tempuh yang lebih jauh.
Tapi ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya. Ia juga meminta masyarakat bersabar sambil pemerintah menyelesaikan masalah ini.
Kebijakan melarang penjualan gas 3 kg di warung memang bertujuan mulia, yaitu memastikan subsidi tepat sasaran.
Namun, implementasinya menimbulkan keluhan di masyarakat, terutama terkait akses yang semakin sulit.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pangkalan resmi tersebar merata dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Jika tidak, kebijakan ini berpotensi menjadi masalah baru alih-alih solusi. Semoga langkah ini dapat disempurnakan agar gas 3 kg tetap terjangkau dan mudah didapat oleh yang membutuhkan.
