Dailynesia.co – Kontroversi Jet Pribadi Kaesang telah mengundang kemarahan publik setelah video perjalanan Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet mewah Gulfstream G650 ke Amerika Serikat tersebar.
Meskipun alasan yang diajukan pihak istana, seperti kehamilan Erina dan “nebeng teman,” tampak konyol dan tidak meyakinkan, KPK masih belum memberikan tindakan nyata.
Baca juga: Lapas Kelas II Batam Terapkan Layanan Kunjungan Berbasis Elektronik, Tidak Perlu Antri
Kontroversi Jet Pribadi Kaesang yang Bikin Publik Geram
Penggunaan kontroversi jet pribadi Kaesang, yang dikaitkan dengan perusahaan Garena Online (anak perusahaan Shopee), menambah ketegangan.
Meskipun Gibran Rakabuming, kakak Kaesang, membantah adanya keterkaitan antara penggunaan jet dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Shopee, dugaan gratifikasi tetap mencuat.
Masyarakat Antikorupsi (MAKI) telah melaporkan kasus ini ke KPK, namun respons yang lambat dari lembaga tersebut semakin memperburuk situasi.
Penggunaan jet pribadi oleh Kaesang, yang dikaitkan dengan perusahaan Garena Online (anak perusahaan Shopee), menambah ketegangan.
Sebelumnya, sudah ada (MoU) antara Pemerintah Kota Solo, saat Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang, menjabat sebagai Wali Kota, dengan Shopee.
Tuduhan gratifikasi muncul karena keterkaitan antara MoU tersebut dan perusahaan yang memiliki jet pribadi tersebut.
Baca juga: 5 Ide Desain Kamar Mandi Kecil yang Elegan: Dari Furnitur hingga Aksesoris
Alasan yang Semakin Tidak Masuk Akal Terus Dilontarkan
Alasan yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, bahwa Erina sedang hamil delapan bulan sehingga tidak boleh menggunakan angkutan umum, terkesan mengada-ada dan tidak logis.
Alasan lainnya bahwa jet tersebut adalah milik “teman” Kaesang juga menambah lapisan keraguan.
Seorang figur publik dengan status anak presiden jelas memiliki banyak opsi transportasi yang lebih rasional jika memang masalah kesehatan menjadi pertimbangan utama.
Penggunaan jet pribadi, bahkan jika diklaim sebagai “nebeng teman,” tetap menimbulkan tanda tanya besar soal kepantasan dan potensi gratifikasi yang terlibat.
Semakin sering alasan yang dianggap tidak logis ini diulang, semakin besar pula rasa curiga masyarakat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Alasan-alasan seperti ini, yang seolah dipaksakan untuk menghindari polemik lebih lanjut, justru berbalik menjadi bahan olok-olok dan memperkuat tuduhan adanya gratifikasi.
Baca juga: IoT Gak Ribet Kok! Yuk, Mulai dengan Arduino dan Raspberry Pi
Publik Mendesak KPK Segera Bertindak!
Di tengah spekulasi dan desakan publik, KPK tetap bungkam. Laporan yang diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi (MAKI) terkait dugaan gratifikasi belum direspons secara serius oleh lembaga antirasuah tersebut.
Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa KPK enggan menangani kasus yang melibatkan keluarga presiden.
Ketiadaan langkah konkret dari KPK membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah KPK masih independen, ataukah sudah tersandera oleh kekuasaan politik?
Meskipun KPK tidak sepenuhnya bungkam, lambatnya tindakan dalam menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi ini menimbulkan kecurigaan.
Publik menunggu tindakan konkret dari KPK, dan keterlambatan ini mengancam integritas lembaga antikorupsi.
Jika KPK terus mengalami keterlambatan dalam menangani kasus ini, akan semakin jelas bahwa penegakan hukum di Indonesia menghadapi krisis kepercayaan.
Ketidakmampuan KPK untuk bertindak tegas dalam kasus yang melibatkan anak presiden dapat merusak citra lembaga ini dan menggoyahkan kepercayaan publik terhadap hukum.
