Dailynesia.co – Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara telah menjadi topik hangat dalam beberapa waktu terakhir.
Kebijakan ini, yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dianggap sebagai “senjata makan tuan” bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam artikel ini, kita akan membedah lebih dalam dampak dari kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap perekonomian negara.
Baca juga: ASUS Zenbook A14: Solusi Ideal untuk Profesional Aktif
Pemangkasan Anggaran: Dampak dan Implikasi
Kebijakan pemangkasan anggaran ini tidak hanya berpengaruh pada kestabilan finansial kementerian, tetapi juga pada kualitas layanan publik.
Dalam konteks ini, Prabowo dan Sri Mulyani dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Keduanya bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan rakyat, namun sekarang terjebak dalam situasi yang sulit , dilansir dari Tempo.co.
Baca juga: Kementerian ESDM Digeledah Kejagung: Skandal Besar Apa di Kementerian ESDM?
Utang yang Menghantui
Akibat dari pemangkasan belanja kementerian, pemerintah terpaksa menerbitkan surat utang.
Tercatat, utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 1.300 triliun. Beban yang berat ini semakin menambah tekanan pada Sri Mulyani, yang harus melakukan penyesuaian dana tanpa mengorbankan program-program prioritas.
Dalam situasi seperti ini, sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan kredibilitas di mata masyarakat dan investor.
Baca juga: Polio Paralitik di Singapura: Kasus Pertama dalam Beberapa Tahun
Ketidakadilan dalam Pemangkasan
Salah satu masalah utama dalam kebijakan ini adalah ketidakjelasan kriteria pemangkasan dana.
Beberapa lembaga di sektor keamanan seperti Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan tidak terkena dampak pemotongan dana.
