Berita  

PDI-P dan KPK: Ketegangan dalam Proses Hukum di Indonesia

Benarkah ini ada sangkut pautnya terkait ketegangan hukum antara KPK dan PDIP?

Ketua Umum PDI-P Megawati (Kompas.com)
Ketua Umum PDI-P Megawati (Kompas.com)

Dailynesia.co – Dalam sebuah pernyataan yang menggugah, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menantang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti untuk mendatangi dirinya.

Dalam konteks ini, data mengenai proses hukum yang dijalani oleh PDI-P menjadi sorotan utama.

Megawati mengungkapkan keheranannya terhadap KPK yang hanya memproses Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, padahal masih banyak tersangka lain yang seharusnya mendapat perhatian yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan pendapatnya di hadapan publik dalam rangka HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1/2025), DILANSIR DARI Kompas.com.

Ia mengingatkan bahwa keadilan hukum seharusnya tidak hanya berpihak pada satu pihak saja. “Orang kalau enggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah,” ujarnya, menekankan bahwa ada banyak kasus lain yang seharusnya diusut dengan serius.

Baca juga: Instansi Sudah Rilis Pengumuman Akhir CPNS 2024 Mana Saja? Cek Daftar untuk Pusat

Keadilan yang Diharapkan

Megawati menegaskan bahwa hukum di Republik Indonesia harus berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif.

“Kemana kah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani,” tuturnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa data mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia perlu ditinjau kembali agar tidak ada kesan pemilihan berdasarkan kepentingan tertentu.

Ia juga menyampaikan bahwa tindakan KPK yang terus menerus “menggebuk” PDI-P menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas lembaga tersebut.

“Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah Kapolri iki piye toh. Siapa Rossa itu?

Sini. Datang ke saya. Jangan pengecut,” tambah Megawati, menandakan bahwa ia menginginkan dialog terbuka mengenai penegakan hukum yang lebih transparan.

Baca juga: Ahok Diperiksa KPK Soal Korupsi LNG Pertamina: Begini Pengakuannya Setelah 1,5 Jam Pemeriksaan

Menegaskan Kembali Komitmen

Dalam pernyataan tersebut, PDI-P Megawati menegaskan bahwa sikap AKBP Rossa dan KPK tidak mencerminkan semangat keadilan yang seharusnya diusung oleh lembaga penegak hukum.

“Masa sih yang lain enggak dibegitukan, hanya kita saja digebak gebuk,” ungkapnya, menunjukkan bahwa data penanganan kasus perlu dievaluasi agar tidak ada kesan ketidakadilan.

Megawati juga mencatat bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses hukum.

Menurutnya, keberadaan KPK seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menekan pihak tertentu, tetapi juga sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak.

Dalam konteks ini, tantangan yang diajukan oleh Megawati kepada KPK menjadi sebuah refleksi penting bagi sistem hukum di Indonesia.

Data yang ada menunjukkan bahwa ada banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam penegakan hukum di negara ini.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan KPK dapat lebih transparan dan adil dalam menjalankan tugasnya, serta tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu.

Baca juga: Atasi Kebocoran Data dan Amankan Akun Tiktok, Ini Cara Alternatif Bisa Dicoba

Mempertanyakan Integritas KPK

Megawati Soekarnoputri, dalam pernyataannya, juga menggarisbawahi pentingnya integritas lembaga KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

“Toh yang mesti diambil memang yang salah. Lah iya toh?” ujarnya, menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh KPK seharusnya berbasis pada data yang akurat dan obyektif.

Ia menekankan bahwa proses hukum yang tidak berimbang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Leave a Reply