Dailynesia.co – Presiden Joko Widodo merespon soal putusan MK dan DPR mengenai syarat calon kepala daerah.
Sebelumnya Mahkamah Konsitutusi (MK) mengeluarkan putusan terkait tahap pencalonan kepala daerah.
Pertama adalah mengenai ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Adapun yang kedua adalah terkait batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun putusan tersebut coba dianulir oleh DPR melalui badan legislasi.
Alhasil soal putasan MK yang coba dianulir DPR ini membuat publik murka. Publik menilai MK sudah melakukan mengangkangi demokrasi.
Alhasil Presiden Joko Widodo pun dimintai tanggapan soal kisruh putusan MK dan DPR ini.
