Dailynesia.co – UI Tangguhkan Gelar Bahlil, keputusan yang mengejutkan setelah terungkapnya dugaan ketidakberesan dalam disertasi Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar.
Tudingan perjokian dan pencatutan nama Jatam mengemuka, memicu pertanyaan besar tentang sejauh mana integritas akademik dihormati di Indonesia.
Namun, apakah langkah UI Tangguhkan Gelar Bahlil ini merupakan upaya serius untuk menegakkan standar akademik, atau justru sekadar cuci tangan dari kontroversi yang lebih dalam?
Keputusan ini membuka babak baru dalam perdebatan mengenai kualitas pendidikan tinggi dan kejujuran dalam dunia akademis.
Baca juga: Bus Transjakarta Dilempar Batu oleh Pemotor, Kaca Depan Pecah
UI Tangguhkan Gelar Bahlil: Langkah Berani Atau Cuci Tangan?
Keputusan UI Tangguhkan Gelar Bahlil untuk menangguhkan gelar doktor Bahlil Lahadalia berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 mencerminkan upaya universitas untuk menegakkan standar akademik yang lebih baik.
Namun, langkah ini juga memunculkan pertanyaan besar: apakah UI benar-benar berniat memperbaiki tata kelola akademik, atau ini hanya upaya cuci tangan setelah isu besar terkait dugaan penggunaan joki dalam disertasi Bahlil?
Beberapa pihak, terutama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menilai bahwa polemik ini lebih dari sekadar masalah akademik, melainkan juga terkait dengan moralitas dan integritas pejabat negara.
Kasus ini menunjukkan adanya kemungkinan praktik “joki” yang merusak esensi pendidikan tinggi dan membahayakan kualitas penelitian ilmiah.
Baca juga: Kolaborasi NewJeans dan Indomie Memicu Kontroversi: Indomie Bukan “Korean Ramyeon”!
Penyelidikan Etik UI dan Dampaknya terhadap Reputasi Akademik
Dewan Guru Besar UI telah berkomitmen untuk mengadakan sidang etik guna menyelidiki apakah terdapat pelanggaran dalam proses bimbingan disertasi Bahlil.
Sebuah langkah yang seharusnya bisa memperbaiki kualitas pendidikan di kampus tersebut. Namun, apakah ini cukup untuk memulihkan reputasi UI yang kini tercoreng?
Bahlil sendiri mengklaim bahwa kelulusannya bukanlah hal yang ditangguhkan, melainkan hanya ada beberapa revisi yang perlu diselesaikan.
Meskipun demikian, klaim ini tidak mengurangi ketegangan yang muncul di kalangan masyarakat, yang semakin mempertanyakan integritas proses akademik di Indonesia.
