“Retreat ini penting untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah,” kata Fahri. Ia menambahkan, ketidakhadiran kepala daerah bisa menghambat proses sinkronisasi program.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga angkat bicara. Menurutnya, retreat adalah urusan pemerintah, dan kepala daerah seharusnya hadir karena dipilih oleh rakyat.
“Mereka dipilih untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan lain,” tegas Jokowi.
Baca juga: Hotel Kota Batu Mulai Rasakan Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Jakarta
Kepala Daerah Absen dari Retreat Magelang: Analisis Dampak Politis
Ketidakhadiran 47 Kepala Daerah Absen dari Retreat Magelang tidak hanya berdampak pada program pemerintah, tetapi juga memicu dinamika politik baru.
PDIP, sebagai partai dengan basis kepala daerah terbesar, terlihat sedang mempertahankan soliditas internalnya pasca-penahanan Hasto Kristiyanto.
Namun, instruksi Megawati juga menuai kritik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat, bukan pelayan partai.
“Kepala daerah harus mematuhi perintah pemerintah pusat, bukan partai,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman.
Di sisi lain, PDIP meyakini tidak akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir. “Ini urusan internal partai. Tidak ada sanksi dari pemerintah,” ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
47 Kepala Daerah Absen dari Retreat Magelang menjadi bukti betapa kompleksnya hubungan antara partai politik dan pemerintah.
Di satu sisi, retreat ini penting untuk menyamakan visi dan misi antara pusat dan daerah.
Di sisi lain, instruksi partai seperti yang dikeluarkan Megawati menunjukkan betapa kuatnya pengaruh partai terhadap kebijakan daerah.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa program-program nasional tidak terganggu oleh dinamika internal partai.
Sementara itu, partai politik seperti PDIP harus menemukan keseimbangan antara menjaga soliditas internal dan mendukung agenda pemerintah.
