Dailynesia.co – EUDR ditentang banyak negara, termasuk Indonesia, karena dianggap merugikan dan tidak adil.
Regulasi Uni Eropa ini bertujuan mengurangi deforestasi global dengan memberlakukan persyaratan ketat bagi produk impor.
Namun, negara-negara produsen seperti Indonesia menilai EUDR tidak mempertimbangkan kondisi lapangan dan berpotensi mengancam perekonomian nasional.
Baca juga: Hotel Kota Batu Mulai Rasakan Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Jakarta
EUDR Ditentang Banyak Negara: Alasan Penolakan
EUDR Ditentang Banyak Negara karena dianggap memiliki sejumlah masalah mendasar.
Pertama, sistem benchmarking yang digunakan UE untuk mengkategorikan negara-negara produsen sebagai high risk, standard risk, atau low risk dinilai tidak transparan.
“Jika Indonesia dikategorikan sebagai high risk, reputasi kita akan rusak, dan harga produk kita bisa ditawar lebih rendah di pasar internasional,” ujar Yuri O. Thamrin, diplomat senior dan anggota Dewan Pengawas IPOSS.
Kedua, EUDR mewajibkan data geolokasi untuk melacak asal-usul produk. Bagi negara seperti China, aturan ini dianggap melanggar keamanan nasional.
Indonesia sendiri sedang berdiskusi dengan UE untuk memastikan interoperabilitas data dengan tetap menjaga kedaulatan nasional.
Ketiga, perbedaan definisi hutan antara UE dan Indonesia menimbulkan masalah. Peta yang digunakan UE tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga produk yang seharusnya memenuhi standar keberlanjutan tetap dianggap tidak sesuai.
Terakhir, kekhawatiran terbesar adalah dampak EUDR terhadap petani kecil. Jika petani tidak mampu memenuhi persyaratan ketat EUDR, mereka terpaksa keluar dari rantai pasok internasional. “Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga kemiskinan,” tegas Yuri.
Baca juga: Besaran PKH Maret 2025 untuk Lansia Berapa? Miliki Manfaat Besar
Dampak EUDR bagi Indonesia
