Pengesahan perubahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, pada tanggal 4 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, Adies menanyakan persetujuan dari fraksi-fraksi mengenai hasil pembahasan revisi peraturan.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) apakah dapat disetujui?” tanya Adies, yang disambut dengan jawaban “Setuju” dari anggota dewan yang hadir.
Baca juga: ASN dan Komplotan Penipu Pegawai KPK Gadungan Ditangkap, Polisi Bongkar Modusnya!
Dampak Positif dari Perubahan Tatib
Salah satu poin penting dalam perubahan tatib adalah penambahan kewenangan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat negara. Hal ini dilakukan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa salah satu pasal yang ditambahkan, yaitu pasal 228 A, mengatur bahwa evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dapat dilakukan.
“Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR,” ujar Sturman.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan DPR dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitasnya.
Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berkomitmen untuk memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga siap untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Budi Djiwandono menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. “Ke depan kalaupun ada masukan-masukan lagi kita siap tampung,” tutupnya.
Dengan langkah ini, diharapkan DPR dapat terus meningkatkan kualitas legislasi dan pelayanan publik.
