Dailynesia.co – Indonesia disarankan bergabung dengan BRICS dan OECD sebagai langkah strategis untuk meningkatkan posisi ekonomi dan diplomasi di kancah internasional.
Dalam konteks global yang semakin kompleks, di mana kekuatan ekonomi baru muncul dan dinamika geopolitik terus berubah, bergabung dengan dua forum ini dapat memberikan Indonesia akses yang lebih besar terhadap peluang investasi dan kerja sama internasional.
Menimbang Manfaat Ekonomi dan Diplomasi
Menurut ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Indonesia disarankan bergabung dengan BRICS dan OECD secara bersamaan adalah langkah ideal untuk memperkuat profil internasional Indonesia dan meningkatkan daya tawar negara di panggung global.
Di antara Indonesia disarankan bergabung dengan BRICS , yang mencakup negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, Indonesia akan menjadi bagian dari kekuatan global yang secara kolektif menyumbang sekitar 35% produk domestik bruto (PDB) dunia.
Sementara itu, OECD, yang berbasis di Paris dan sebagian besar terdiri dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, menyediakan ruang untuk berbagi pengetahuan kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.
Baca juga: Prediksi Jadwal Cair KJP Plus November 2024, Bantuan Bagi Siswa Jakarta
Kenapa Indonesia Disarankan Bergabung dengan BRICS dan OECD Sekaligus?
Indonesia berada pada posisi yang unik, di mana Indonesia disarankan bergabung dengan BRICS maupun OECD tidak akan menghalanginya untuk menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif.
Samirin menjelaskan bahwa tidak ada batasan formal yang mencegah Indonesia untuk menjadi anggota dari kedua forum tersebut.
“OECD dan BRICS bukanlah blok yang kaku; setiap anggotanya bebas menjalin kerja sama lintas forum,” jelasnya.
Artinya, Indonesia dapat merangkul baik negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa dalam OECD, serta negara-negara berkembang di BRICS, tanpa perlu memilih antara keduanya.
Keanggotaan di BRICS juga memungkinkan Indonesia untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara berkembang di kawasan global selatan, suatu langkah yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan kemandirian dalam ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengentasan kemiskinan.
Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia dapat menyalurkan aspirasinya untuk menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih seimbang.
Baca juga: Rekomendasi 4 Souvenir Perusahaan Eksklusif dan Bergengsi, Salah Satunya Powerbank
Potensi Tantangan dan Risiko yang Harus Dipertimbangkan
Namun, bergabung dengan BRICS dan OECD juga membawa risiko diplomatik yang harus diperhatikan.
Meskipun kedua organisasi ini memungkinkan fleksibilitas dalam kerja sama, bergabung dengan keduanya tetap akan memerlukan komitmen finansial dan diplomatik yang tidak kecil.
Selain itu, dalam hal BRICS, keterlibatan Indonesia mungkin memerlukan dukungan finansial yang besar, dengan kontribusi yang bisa mencapai triliunan rupiah.
Di sisi lain, proses menuju keanggotaan OECD, yang saat ini diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, dapat menjadi ujian diplomasi dan komitmen reformasi kebijakan dalam negeri.
Sementara beberapa analis memperingatkan bahwa BRICS tidak memiliki kerangka kerja ekonomi yang sekuat OECD, Indonesia bisa mengambil manfaat dari peningkatan kerja sama di bidang pembangunan dan inklusivitas yang dicanangkan oleh BRICS.
Di sisi lain, di bawah OECD, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan standar kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dengan mengambil pelajaran dari negara-negara maju yang sudah memiliki pengalaman panjang di bidang pengembangan kebijakan publik.
Baca juga: Warga Berebut Minyak Goreng Usai Truk Terguling di Makassar, Netizen Bereaksi
Masa Depan Indonesia: Strategi Bergabung atau Tidak?
Pada akhirnya, bergabung dengan BRICS maupun OECD adalah strategi yang akan memperkuat peran Indonesia di panggung internasional, namun ini juga menuntut ketangkasan diplomatik.
Berdasarkan perkembangan terbaru, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah pertama untuk bergabung dengan BRICS pada KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, di mana Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia ingin meningkatkan peran aktifnya di berbagai forum tanpa mengorbankan kemerdekaan kebijakan luar negeri.
Keputusan bergabung dengan BRICS dan OECD ini bisa menjadi tonggak baru yang akan membawa Indonesia pada jalur ekonomi yang lebih kuat dan membuka peluang kolaborasi global.
Namun, langkah ini juga perlu diimbangi dengan kebijakan dalam negeri yang dapat menjamin bahwa manfaat dari keanggotaan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.