Masyarakat menginginkan ketegasan dalam standar halal, baik dari segi kandungan maupun penamaan produk.
Ketidakseragaman antara kedua lembaga ini memberikan ruang abu-abu dalam penetapan produk halal yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap proses sertifikasi halal.
Jika aturan penamaan produk ini tidak bisa ditegakkan dengan tegas, lalu bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa setiap produk yang lolos sertifikasi benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariat?
Baca juga: Fintech P2P Lending Terdaftar OJK, Debitur Galbay Pinjaman Online
Tantangan Jalur Self-Declare
Salah satu aspek yang memicu kontroversi ini adalah penggunaan jalur self-declare oleh produsen dalam mendapatkan sertifikasi halal.
Sistem ini memang mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh label halal, namun di sisi lain, membuka peluang untuk penyalahgunaan yang dapat mengaburkan standar halal yang berlaku.
Produk dengan nama-nama seperti “Tuyul” atau “Beer” mendapatkan sertifikasi halal tanpa melalui audit yang ketat oleh Lembaga Pemeriksa Halal, yang menjadi sinyal adanya celah dalam sistem.
MUI telah menyatakan bahwa pemberian sertifikat halal melalui jalur self-declare tanpa penetapan dari Komisi Fatwa MUI adalah pelanggaran terhadap standar yang berlaku.
Jika celah ini tidak segera diperbaiki, kita tidak hanya berbicara tentang produk dengan nama kontroversial yang lolos, tapi juga tentang kepercayaan masyarakat yang semakin terkikis terhadap jaminan kehalalan produk di Indonesia.
Baca juga: Elon Musk Mau Kembangkan Starlink di Vietnam Senilai Rp 227 Triliun
Ke Mana Arah Kebijakan Sertifikasi Halal?
Dalam situasi ini, peran BPJPH dan MUI sangat penting untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi, seperti yang diutarakan oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Dzikro.
Namun, tidak cukup hanya dengan diskusi tanpa ada langkah nyata untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa aturan yang ada benar-benar ditegakkan.
Kontroversi produk bernama Tuyul dan Wine menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antara BPJPH, MUI, ada produk-produk dengan nama kontroversial ini.
Terlepas dari kehalalan kandungan bahan-bdan lembaga terkait untuk menyusun standar yang lebih ketat dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.
Keputusan yang memberi label halal kepahannya, bukan hanya mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai syariat, tetapi juga mencerminkan lemahnya penerapan kebijakan secara menyeluruh.
