Dailynesia.co – Kebocoran data di Indonesia kembali menggemparkan, dan kali ini yang terancam adalah 6 Juta Data NPWP Bocor.
Data tersebut, yang diduga dijual di forum ilegal Breach Forum, mencakup informasi pribadi seperti NIK, alamat, hingga data menteri dan presiden.
Ini bukan hanya masalah angka; ini adalah bencana yang menuntut perhatian serius.
Baca juga: Menguak Lubang Hitam Supermasif yang Penuh Misteri
6 Juta NPWP Bocor: Peringatan untuk Semua Pihak
Menurut Alfons Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksincom, data yang bocor dan dijual di Breach Forum adalah valid.
“Data ini mencakup NPWP, KPP, hingga informasi penting lainnya yang menunjukkan bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa kebocoran ini bisa dimanfaatkan untuk penipuan, di mana pelaku bisa berpura-pura sebagai petugas pajak yang menghubungi korban dengan informasi yang akurat.
Dari ribuan data yang bocor, tercatat ada NPWP milik Presiden Joko Widodo, anak-anaknya Gibran dan Kaesang, serta beberapa menteri penting, termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi. Betapa ironisnya data para penguasa ini justru tidak aman.
Baca juga: DPR Restui Prabowo Bebas Buat Kementerian Tanpa Batas: Kabinet Segemuk Koalisinya
Respon Jokowi dan Sri Mulyani
Presiden Jokowi memberikan tanggapan yang lebih mengarah pada mitigasi dan penanganan.
“Saya sudah perintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan untuk segera melakukan mitigasi.
Kebocoran data ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara lain,” ungkapnya.
Namun, pernyataannya seolah terdengar sepele ketika dia menyebut kemungkinan kebocoran ini disebabkan oleh “keteledoran password.
Sementara itu, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, turut angkat bicara. Dia meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan evaluasi mendalam terkait kebocoran ini. “Kami akan memberikan penjelasan lengkap setelah evaluasi selesai.
Masyarakat diminta untuk bersabar,” ujarnya. Namun, janji-janji ini tetap menimbulkan pertanyaan: apakah ini cukup untuk menenangkan masyarakat yang sudah terlanjur khawatir?
Baca juga: 4 Aplikasi Crypto Terbaik Indonesia dan Legal, Apa Saja?
Kritik Terhadap Kebijakan Keamanan Data
Bocornya data NPWP milik petinggi negara menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan data kita.
Pihak pemerintah seakan tidak memberikan perhatian yang memadai untuk menjaga informasi pribadi warganya.
Kebocoran ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mengancam stabilitas kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Ironisnya, meski para pejabat tinggi terancam oleh kebocoran ini, masyarakat tetap dituntut untuk waspada.
“Jangan langsung percaya jika ada orang yang menghubungi Anda mengaku petugas pajak. Verifikasi data dengan kantor pajak langsung,” imbau Alfons.
Kejadian 6 Juta data NPWP Bocor ini adalah sebuah petaka yang harus segera ditangani dengan serius.
Jika tidak, bukan tidak mungkin akan ada lebih banyak lagi kebocoran data di masa mendatang.
Dalam situasi seperti ini, rakyat dituntut untuk tetap kritis dan waspada, sementara para pemimpin kita tampaknya lebih terfokus pada mitigasi daripada menjamin keamanan data.
Saatnya kita bertanya: seberapa sering data kita harus terancam sebelum ada perubahan nyata?
