Padahal, para karyawan swasta ini bukan hanya sekadar pekerja, mereka adalah bagian dari mesin ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Ketika gaji mereka dipotong demi iuran dana pensiun, sementara ASN terus mendapatkan kenaikan gaji, ketidakadilan sosial semakin terasa.
Kebijakan semacam ini hanya akan memperlebar jurang ketimpangan antara sektor swasta dan pemerintah.
Baca juga: Apakah Bayar Pajak Pakai Kartu Kredit Bisa Dilakukan? Simak Aturannya
Apakah Pemerintah Menutup Mata?
Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, kita mungkin akan menghadapi krisis keadilan sosial yang lebih besar.
Pemotongan gaji pekerja sektor swasta tidak hanya mengancam daya beli mereka, tetapi juga menurunkan kualitas hidup jutaan keluarga.
Sementara itu, ASN terus menikmati peningkatan kesejahteraan dengan gaji yang stabil dan berbagai tunjangan, bahkan di tengah inflasi.
Pemerintah perlu bertanya pada diri sendiri “Apakah kebijakan ini benar-benar adil? Ataukah ini hanya upaya untuk memperkuat dukungan dari ASN, yang notabene merupakan bagian dari struktur birokrasi yang paling dekat dengan kekuasaan?”
Solusi untuk Kesetaraan
Jika pemerintah benar-benar berkomitmen pada keadilan sosial, solusi yang lebih adil harus ditemukan.
Salah satunya adalah menyeimbangkan kenaikan gaji ASN dengan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja swasta, seperti pengurangan beban pajak atau insentif khusus bagi perusahaan yang memberikan dana pensiun tanpa mengurangi gaji pokok karyawan.
Pada akhirnya, kebijakan mengenai gaji pekerja dipotong demi dana pensiun, sementara ASN terus menikmati kenaikan gaji, hanyalah cerminan dari krisis keadilan sosial yang sedang kita hadapi.
Pemerintah harus menyadari bahwa kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya ASN, adalah prioritas utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara ini.
