Dailynesia.co – Pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, Pemimpin Korea Selatan nyatakan darurat militer, sebuah langkah yang mengejutkan dunia internasional dan memicu ketegangan politik domestik.
Keputusan ini diumumkan sebagai reaksi terhadap ancaman dari kekuatan internal yang disebutnya “anti-negara pro-Korea Utara.”
Meski Korea Utara tidak secara langsung terlibat, pengumuman ini membawa dampak besar terhadap stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan.
Baca juga: KJP Plus Desember 2024 Mulai Dicairkan Tanggal 6, Segini Jumlah Penerimanya
Pemimpin Korea Selatan Nyatakan Darurat Militer: Langkah Tak Terduga dari Yoon Suk Yeol
Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol secara mendalam mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, yang pertama kalinya sejak tahun 1980.
Dalam pidato dramatis yang disiarkan langsung, Yoon menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk membasmi “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara” yang telah mengganggu stabilitas negara.
Meskipun tidak menyebutkan ancaman nuklir langsung dari Korea Utara, fokus utama dalam pidato ini adalah pada oposisi politik dalam negeri yang diduga telah merusak fungsi pemerintahan.
Keputusan ini bukan hanya mencerminkan ketegangan dengan Korea Utara, tetapi juga mencerminkan ketidakstabilan politik dalam negeri.
Sejak Yoon menjabat, pemerintahannya sering berhadapan dengan oposisi, yang kini menguasai sebagian besar parlemen.
Salah satu momen pemicu darurat militer adalah pengajuan mosi pemakzulan terhadap beberapa pejabat tinggi oleh partai oposisi, serta pemotongan anggaran penting yang mengancam kelangsungan negara.
Baca juga: Makin Brutal! Trump Desak Hamas Lepaskan Sandera Atau Gaza Hancur Lebur
Pembatasan Kebebasan Politik dan Media: Dampak Langsung Darurat Militer
Darurat militer yang diumumkan oleh Yoon juga mencakup pembatasan drastis terhadap kebebasan politik dan media.
Pemerintah akan mengendalikan media dan membatasi kegiatan politik, termasuk demonstrasi dan pemogokan pekerja.
Kebebasan pers, yang selama ini menjadi pilar demokrasi Korea Selatan, berada di bawah ancaman, dengan kontrol yang semakin ketat atas informasi yang beredar.
Partai Demokratik, yang merupakan oposisi utama, mengecam keras pengumuman darurat militer ini.
Lee Jae-myung, pemimpin Korea Selatan nyatakan darurat militer oposisi, menyebut langkah Yoon sebagai tindakan yang bisa menghancurkan ekonomi negara dan mengancam kebebasan rakyat.
