Dailynesia.co – Kembalinya Luhut di Era Prabowo cukup menjadi perhatian, terutama dikarenakan beliau menduduki posisi strategis sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di era kepemimpinan Prabowo Subianto, sebuah keputusan yang mengundang banyak tanya.
Sebelumnya, Luhut telah menorehkan rekam jejak panjang dalam kabinet Jokowi, dari Menko Maritim dan Investasi hingga Koordinator Penanganan COVID-19.
Namun, setelah masa pensiun singkatnya, Luhut kembali ke panggung politik sebagai salah satu tokoh kunci pemerintahan Prabowo.
Baca juga: 3 Situs Pinjaman Online Luar Negeri Terpercaya, Termasuk Asal Korsel
Kembalinya Luhut di Era Prabowo: Strategi atau Ketergantungan?
Kembalinya Luhut di era Prabowo bukan sekadar langkah administratif, melainkan isyarat bahwa pengaruhnya dalam kebijakan ekonomi negara tetap besar.
Dalam perannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut akan mengawasi proyek-proyek prioritas ekonomi nasional, seperti pengelolaan sumber daya alam dan digitalisasi pemerintahan.
Apakah ini langkah maju untuk mempercepat reformasi atau sekadar pengulangan dari pola lama yang sudah terbukti stagnan?
Baca juga: Sebutkan Media Pemasaran Konvensional yang Masih Relevan? Antara Tradisi dan Tren
Reformasi atau Status Quo?
Luhut berulang kali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola ekonomi, terutama di sektor energi dan teknologi.
Namun, kritik bermunculan terkait apakah reformasi yang dijanjikan oleh Prabowo benar-benar akan terwujud, atau hanya sekadar slogan politik.
Dalam hal ini, pengangkatan Luhut menjadi simbol dari konsistensi, tapi juga dari keterjebakan dalam pola lama.
Mengapa Luhut, seorang yang telah berulang kali menjadi bagian dari kabinet, kembali lagi?
Banyak yang menilai bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih stabilitas daripada perubahan radikal, mengandalkan sosok lama yang sudah teruji ketimbang mencoba pendekatan baru yang lebih segar.
