Baca juga: Film Animasi Disney Terbaru: Inilah yang Harus Anda Tonton pada 2024-2025!
Pandangan Para Pakar Ekonomi: Pro dan Kontra
Ekonom Nailul Huda dari CELIOS menyoroti potensi kebijakan ini dalam mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income).
Menurutnya, langkah ini kontradiktif terhadap upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko besar menekan konsumsi domestik dan menghambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa hasil dari PPN 12% akan digunakan untuk berbagai program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi energi.
Namun, kritik tetap datang dari kalangan buruh dan DPR yang menuntut revisi atau pembatalan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Baca juga: 7 Cara Mengobati Puting Lecet Karena Gigitan Bayi dengan Cepat
PPN Naik Jadi 12%, Ekonom Ingatkan Risiko Kontraksi Ekonomi
Kebijakan kenaikan PPN ini memunculkan pro dan kontra yang tajam di kalangan ekonom. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, mengingatkan bahwa apa saja yang terdampak dari PPN 12% yang lebih tinggi di tengah lemahnya daya beli masyarakat bisa memicu “penurunan konsumsi rumah tangga” yang signifikan.
Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi otomatis terpengaruh.
Selain itu, Bhima menilai bahwa pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi pajak dari sektor yang selama ini kurang tersentuh, seperti pajak atas kekayaan atau pajak karbon, dibanding membebani masyarakat luas dengan kenaikan PPN.
Langkah ini dianggap lebih adil dan berdampak positif dalam jangka panjang.
Pakar lain juga menyoroti bahwa kenaikan PPN justru dapat meningkatkan potensi shadow economy, di mana pelaku usaha kecil lebih memilih untuk tidak melaporkan transaksi mereka demi menghindari beban pajak.
Risiko ini, jika tidak diantisipasi, bisa membuat penerimaan negara dari PPN justru menurun daripada meningkat.
Dengan mempertimbangkan pandangan para pakar, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak justru memperlebar kesenjangan ekonomi, melainkan menjadi solusi untuk mendorong kesejahteraan bersama.
