Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat tinggi di sektor perbankan dan keuangan telah dihukum atau ditangkap akibat kasus korupsi.
Namun, langkah ini sering kali dipandang sebagai cara pemerintah untuk memperkuat kontrolnya terhadap sektor-sektor strategis ekonomi, sekaligus meningkatkan citra pemerintah yang berkomitmen memberantas korupsi.
Baca juga: Pemimpin Korea Selatan Nyatakan Darurat Militer: Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Korea Utara?
Mendidik Masyarakat Adalah Tujuannya
Keputusan pengadilan ini bukan hanya tentang hukuman bagi seorang individu, tetapi juga sebagai peringatan bagi pejabat lainnya di sektor keuangan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.
Dengan menegakkan hukum yang tegas, pemerintah China ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, termasuk mereka yang berada di puncak kekuasaan.
Namun, apakah hukuman mati benar-benar menjadi solusi efektif untuk mengurangi tingkat korupsi, atau hanya sebuah simbol kekuatan negara?
Baca juga: KJP Plus Desember 2024 Mulai Dicairkan Tanggal 6, Segini Jumlah Penerimanya
Kapan Indonesia Bisa Memberikan Hukuman yang Setimpal?
Sementara di China, kebijakan anti-korupsi terus ditegakkan dengan hukuman yang jelas dan tegas, Indonesia tampaknya masih dibayang-bayangi oleh berbagai hambatan dalam penegakan hukum.
Keberanian untuk memberikan hukuman yang setimpal seharusnya tidak hanya dilihat sebagai wacana, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk memperbaiki sistem hukum dan memberantas korupsi di semua lini.
Hukuman berat yang efektif dapat memberikan efek jera, terutama bagi mereka yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Indonesia, sudah saatnya untuk menindak tegas dengan hukuman yang sebanding agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan dapat kembali pulih.
