Moratorium Fakultas Kedokteran: Kebijakan Mendikti untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Baca juga: Sah! Kemnaker Rilis UMP Banten 2025, Kota Serang Tembus Rp4 Juta Lebih

Revisi Peraturan dan Tunjangan Dosen

Satryo juga mengungkapkan perlunya revisi peraturan terkait akreditasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen pada 2025 masih dalam proses pengajuan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun ke Kementerian Keuangan.

Baca juga: Jaga Kesehatan Jantung, Waktu Terbaik Minum Kopi di Saat Pagi Hari

Dampak Positif Bagi Daerah

Mendikti Satryo berharap agar universitas dapat memberikan dampak positif bagi daerah tempat mereka berada.

Dalam konteks ini, program moratorium Fakultas Kedokteran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan terus dievaluasi.

“Program yang bermanfaat akan dilanjutkan, sedangkan yang kurang relevan akan diperbaiki atau dihentikan,” jelasnya.

Baca juga: Misteri Pagar Laut 30 Km di Tangerang: JRP Klaim Pagar Laut untuk Nelayan, Tapi Kenapa Nelayan Malah Resah?

Isu Sekolah Unggulan

Menghadapi isu sekolah unggulan, Satryo menegaskan bahwa SMA Garuda akan berada di bawah Kemendiktisaintek.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai favoritisme yang sempat dihilangkan melalui kebijakan zonasi pada masa lalu.