Dalam era digital saat ini, data dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh publik. Karena itu, KPK harus lebih responsif terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kami siap untuk diaudit, kami siap untuk dikritik,” tambahnya, menandakan bahwa keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
Baca juga: 3 Universitas Terbaik di Jawa Tengah Versi Unirank, Ada Undip?
Membangun Keterlibatan Publik
Dalam menghadapi tantangan ini, Megawati mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif dalam menjaga keadilan hukum.
Ia berpendapat bahwa peran serta rakyat dalam proses pengawasan penegakan hukum sangat penting.
“Mari kita bersama-sama mengawal proses hukum yang berjalan agar tidak ada yang merasa terasing atau terdiskriminasi,” ungkapnya.
Ini adalah panggilan untuk menciptakan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.
Dengan adanya keterlibatan publik, diharapkan data mengenai penegakan hukum dapat lebih akurat dan obyektif.
Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.
Hal ini juga akan menciptakan budaya hukum yang lebih baik, di mana setiap individu merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap keadilan.
Baca juga: Karyawan Bank Dipecat: Pura-Pura Kerja Menggunakan Keyboard Palsu
Menegaskan Harapan untuk Perbaikan
Dalam penutup, tantangan yang diajukan Megawati kepada KPK bukan hanya sekadar kritik, tetapi juga harapan untuk perbaikan.
Data mengenai penegakan hukum dan korupsi di Indonesia perlu ditinjau kembali agar tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi.
“Kita semua berharap agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya, menekankan bahwa keadilan adalah hak setiap warga negara.
Dengan demikian, pernyataan Megawati menjadi sorotan penting bagi seluruh elemen masyarakat dan lembaga penegak hukum di Indonesia.
Semoga ini menjadi momentum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
