Dailynesia.co – Dalam perkembangan mengejutkan, Pegawai dan Staf Ahli Komdigi Tersangka Judi Online membuat warganet geram dengan berita ini.
Pasalnya sebanyak 11 tersangka, termasuk pejabat Komdigi, dikabarkan menyalahgunakan wewenang mereka yang seharusnya difokuskan pada pemblokiran situs judi online.
Baca juga: Kota-Kota Terkotor di Indonesia: Evaluasi dari Data Adipura 2017-2018
Pegawai dan Staf Ahli Komdigi Tersangka Judi Online: Krisis Kepercayaan di Tengah Tugas Memberantas Judi
Ironisnya, alih-alih menutup akses ilegal, mereka justru “membina” hingga seribu situs judi yang dikenal secara personal, sehingga terhindar dari pemblokiran.
Situasi ini memicu keresahan publik terhadap mekanisme pengawasan di kementerian tersebut.
Penangkapan ini menyorot adanya kelemahan struktural di Komdigi. Pegawai yang diamanahi kewenangan memblokir situs judi online, justru menggunakannya untuk menjaga situs yang menghasilkan keuntungan pribadi.
Dengan tarif sekitar Rp8,5 juta per situs, para tersangka mengakui meraup pendapatan dari situs-situs yang dipertahankan agar tetap aktif.
Modus ini menunjukkan lemahnya kontrol internal dan ketidakberesan dalam mekanisme pengawasan di kementerian yang seharusnya mengedepankan integritas dalam memberantas judi online.
Pegawai dan Staf Ahli Komdigi Tersangka Judi Online, menjadi bukti kegagalan institusi ini untuk menjalankan tugas pengawasannya.
Tuntutan agar kementerian segera mengambil langkah perbaikan sangat mendesak, mengingat skandal ini berpotensi merusak kredibilitas lembaga yang menjadi tulang punggung dalam memberantas aktivitas ilegal digital.
Baca juga: 4 Model Depan Rumah Sederhana di Kampung, Adem dan Banyak Fungsinya
Desakan Publik untuk Pemeriksaan Menteri Sebelumnya
Skandal ini tak hanya mencoreng citra kementerian, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan keterlibatan pimpinan sebelumnya.
Publik mendesak agar Menteri Komunikasi dan Digital periode lalu turut diperiksa, mengingat kemungkinan adanya kelonggaran regulasi atau pengawasan yang membuka celah bagi kejahatan ini.
Pengawasan yang longgar sering kali berujung pada berbagai skandal seperti kasus korupsi dan kolusi di tingkat kementerian, yang pada akhirnya hanya merugikan masyarakat.
Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan, apakah menteri sebelumnya benar-benar mengawasi jalannya tugas pemblokiran situs judi secara menyeluruh atau malah lalai.
Dalam konteks ini, desakan agar pejabat tinggi diperiksa bukan tanpa alasan. Dugaan kuat adanya pembiaran dalam tata kelola kementerian sebelumnya dapat membawa kasus ini ke ranah politik yang lebih besar.
Baca juga: Kapan Indonesia Terbebas dari Suhu Panas? Analisis BMKG dan Prediksi Akhir Gelombang Panas
Dampak terhadap Reputasi dan Tanggung Jawab Pemerintah
Terkuaknya kasus ini membawa dampak serius pada reputasi pemerintah. Dalam era digital saat ini, kepercayaan publik terhadap Komdigi dan kebijakan pemblokiran situs ilegal sangat vital.
Kebijakan yang dijalankan tanpa transparansi dan tanpa pengawasan ketat pada pihak-pihak terkait menciptakan ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan kewenangan mereka.
Pihak kepolisian harus memastikan investigasi berlangsung menyeluruh, termasuk pada struktur pengawasan internal, agar kasus serupa tak terulang di masa mendatang.
Menkomdigi Meutya Viada Hafid menyatakan dukungan penuh kepada kepolisian dalam menyelidiki kasus ini dan menegaskan komitmen kementerian untuk memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo.
Namun, publik menginginkan tindakan konkret yang lebih dari sekadar pernyataan, khususnya dalam memastikan bahwa kementerian ini tidak lagi kecolongan.
Baca juga: Maarten Paes Raih Save of The Year, Ternyata Ada Andil Netizen Indonesia
Membangun Kembali Kepercayaan Publik
Skandal Pegawai dan Staf Ahli Komdigi Tersangka Judi Online ini adalah cerminan dari celah tata kelola dan kurangnya pengawasan internal yang parah.
Dalam menghadapi kecaman publik, kementerian harus mengambil langkah serius untuk memperbaiki mekanisme kerja dan menindak tegas semua pihak yang terlibat.
Selain itu, peninjauan atas regulasi dan pelaksanaan pengawasan pada periode sebelumnya juga diperlukan untuk mencegah celah penyalahgunaan kewenangan.
Pada akhirnya, perbaikan sistemik dalam kementerian adalah satu-satunya cara untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Skandal ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi tata kelola kementerian demi menghindari pelanggaran serupa di masa depan.
