Dailynesia.co – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kontroversi produk bernama Tuyul dan Wine yang mendapatkan sertifikasi halal.
Di Indonesia, sertifikasi halal adalah jaminan yang memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam dan aman dikonsumsi.
Namun, nama-nama produk yang identik dengan makhluk gaib atau minuman beralkohol justru mendapat label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, yang menimbulkan kebingungan dan protes di kalangan masyarakat.
Baca juga: Tahapan Seleksi PPPK 2024 Terungkap, Salah Satunya Kompetensi
Kontroversi Produk Bernama Tuyul dan Wine yang Mengguncang Sertifikasi Halal
Nama produk seperti “Tuyul”, “Wine”, “Beer”, dan “Tuak” jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar pemberian sertifikasi halal.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa penamaan produk tersebut seharusnya tidak dibenarkan.
Penetapan sertifikasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang ketelitian dan keseriusan pihak BPJPH dalam mengawasi proses sertifikasi halal.
MUI bahkan tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan produk tersebut, karena beberapa di antaranya melalui jalur self-declare tanpa audit dari Lembaga Pemeriksa Halal.
Selain itu, adanya produk dengan nama seperti “Wine” yang lolos sertifikasi menunjukkan kelemahan regulasi.
BPJPH beralasan bahwa kandungan produk tersebut sudah dipastikan halal, namun seharusnya bukan hanya soal kandungan, melainkan juga penamaan yang mencerminkan etika dan ajaran agama.
Aturan seperti Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang penggunaan nama produk seharusnya menjadi pedoman untuk mencegah hal seperti ini terjadi.
Baca juga: Honorer Prioritas PPPK 2024? Periode Pertama Dibuka Awal Oktober
Perbedaan Pendapat di Antara Ulama
Kontroversi produk bernama Tuyul dan Wine juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal terkait penamaan produk.
Komisi Fatwa MUI menolak penggunaan nama yang bertentangan dengan ajaran Islam, sementara Komite Fatwa Produk Halal justru memberikan sertifikasi kepada puluhan produk dengan nama serupa.
Adanya perbedaan pandangan ini semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat terkait standar halal yang seharusnya konsisten dan dapat dipercaya.
