Tuntutan agar kementerian segera mengambil langkah perbaikan sangat mendesak, mengingat skandal ini berpotensi merusak kredibilitas lembaga yang menjadi tulang punggung dalam memberantas aktivitas ilegal digital.
Baca juga: 4 Model Depan Rumah Sederhana di Kampung, Adem dan Banyak Fungsinya
Desakan Publik untuk Pemeriksaan Menteri Sebelumnya
Skandal ini tak hanya mencoreng citra kementerian, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan keterlibatan pimpinan sebelumnya.
Publik mendesak agar Menteri Komunikasi dan Digital periode lalu turut diperiksa, mengingat kemungkinan adanya kelonggaran regulasi atau pengawasan yang membuka celah bagi kejahatan ini.
Pengawasan yang longgar sering kali berujung pada berbagai skandal seperti kasus korupsi dan kolusi di tingkat kementerian, yang pada akhirnya hanya merugikan masyarakat.
Beberapa kalangan masyarakat mempertanyakan, apakah menteri sebelumnya benar-benar mengawasi jalannya tugas pemblokiran situs judi secara menyeluruh atau malah lalai.
Dalam konteks ini, desakan agar pejabat tinggi diperiksa bukan tanpa alasan. Dugaan kuat adanya pembiaran dalam tata kelola kementerian sebelumnya dapat membawa kasus ini ke ranah politik yang lebih besar.
Baca juga: Kapan Indonesia Terbebas dari Suhu Panas? Analisis BMKG dan Prediksi Akhir Gelombang Panas
Dampak terhadap Reputasi dan Tanggung Jawab Pemerintah
Terkuaknya kasus ini membawa dampak serius pada reputasi pemerintah. Dalam era digital saat ini, kepercayaan publik terhadap Komdigi dan kebijakan pemblokiran situs ilegal sangat vital.
Kebijakan yang dijalankan tanpa transparansi dan tanpa pengawasan ketat pada pihak-pihak terkait menciptakan ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan kewenangan mereka.
