Dailynesia.co – Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, kini berada dalam pusaran skandal besar setelah tersandung kasus nepotisme.
Kasus ini mencuat ketika Kejaksaan Tinggi Korea Selatan melakukan penggeledahan di rumah anaknya, Moon Da Hye, pada 30 Agustus 2024.
Baca juga: Ahmad Luthfi: Pilar Finansial di Balik Pencalonan Gubernur Jateng
Nepotisme Moon Jae-in: Skandal Memalukan yang Mengguncang Korea Selatan
Penggeledahan tersebut terkait dugaan suap yang melibatkan mantan menantu Moon, Seo, yang mendapat posisi strategis di maskapai penerbangan Thai Eastar Jet.
Banyak pihak menilai, pekerjaan tersebut merupakan imbalan atas pengaturan pengangkatan Lee Sang-jik, pendiri maskapai tersebut, sebagai kepala Badan UKM dan Perusahaan Rintisan Korea (Kosme).
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa: Kekayaan Fantastis Sang Panglima TNI
Nepotisme Moon Jae-in: Pelajaran Bagi Indonesia
Nepotisme ini bukan hanya sekadar skandal, tetapi juga menjadi bukti betapa memalukan dan menjijikannya praktik politik yang mencederai integritas dan kepercayaan publik.
Nepotisme semacam ini menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, merusak fondasi demokrasi dan keadilan sosial.
Di Indonesia, situasi ini seharusnya menjadi peringatan keras. Ada kekhawatiran yang meningkat mengenai indikasi serupa di lingkaran kekuasaan, khususnya terkait peran anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Gibran yang terpilih sebagai Wakil Presiden, dan Bobby sebagai Walikota Medan, menunjukkan gejala-gejala nepotisme yang tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Korea Selatan.
Baca juga: Sasaran Penerima KJP Plus September 2024, Jadwal Pencairan Kapan?
Harapan untuk Masa Depan Politik Indonesia
Praktik nepotisme di Indonesia, jika dibiarkan, akan menciptakan dinasti politik yang berpotensi menghancurkan demokrasi yang sehat.
Kasus Nepotisme Moon Jae-in harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan praktik-praktik semacam ini sebelum merusak lebih jauh kepercayaan publik dan integritas bangsa.
Pemerintahan yang bersih dan adil harus menjadi prioritas utama agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban dari ambisi kekuasaan keluarga penguasa.
